Perbedaan data angka partisipasi kasar perguruan tinggi bisa berdampak pada pengambilan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Pemerintah diminta merapikan lagi rancangan naskah akademik dan RUU Sisdiknas. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim diminta membuka ruang dialog untuk menyatukan berbagai pandangan.

Pemberian hak belajar mahasiswa di kampus berbeda dan di luar perguruan tinggi membutuhkan strategi teknis yang matang.

Pemerintah telah mengumumkan hasil klusterisasi perguruan tinggi tahun 2020 awal pekan ini. Kendati diklaim untuk pemetaan perkembangan kampus, pemerintah dinilai belum mempunyai kebijakan tegas di setiap kluster.

Perkuliahan di kampus diperkirakan baru akan dimulai paling cepat pada pertengahan semester I pada Oktober-November 2020. Perkuliahan di kampus akan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan sosial.

Banyak mahasiswa perguruan tinggi swasta kesulitan membayar uang kuliah akibat krisis ini. Dampaknya, 3.163 kampus atau sekitar 80 persen perguruan tinggi swasta kesulitan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan.

Perkembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia lambat. Pembatasan sosial yang memaksa semua perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh menjadi pembelajaran pentingnya model pendidikan ini di era 4.0.

Kebijakan Kampus Merdeka yang mendorong perguruan tinggi berkolaborasi dengan swasta perlu diikuti pula dengan kesiapan kalangan industri. Pemerintah perlu menjembatani kerja sama ini.