Otoritas Hong Kong meminta fatwa Beijing untuk menilai apakah pengacara asing dibolehkan beracara terkait dengan kasus keamanan nasional. Pengadilan lokal Hong Kong sempat menolak alasan pemerintah.

Hong Kong dulu dikenal sebagai kawasan termaju di Asia, mulai dari ekonomi hingga demokrasi. Kini, setelah 25 tahun kembali ke China, semua hal itu hanya menjadi kenangan.

Satu lagi media arus utama di Hong Kong "gugur" akibat tebasan Undang-Undang Keamanan Nasional. Kebebasan pers di wilayah itu diperkirakan segera punah.

Penangkapan demi penangkapan kalangan prodemokrasi di Hong Kong berlangsung. Cara ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk memberangus kebebasan pers.

Tindakan keras aparat keamanan di Hong Kong memaksa koran ”The Apple Daily”, salah satu media pembela kebebasan sipil paling vokal di Hong Kong, akan menutup edisi cetaknya dan beralih ke edisi daring.

Orang hanya bisa melihat penangkapan pendiri dan pemilik ”Apple Daily”, Jimmy Lai, di Hong Kong bertentangan dengan kebebasan pers. Penangkapan itu tak bisa dilepaskan asosiasinya dengan konteks regional yang lebih luas.

Tekanan Beijing bertubi-tubi membuat Taiwan kian cemas akan dijadikan sebagai ”Hong Kong berikutnya” oleh China. Taiwan menjaga perlawanan dengan menggandeng AS.