Dewas KPK menerima 188 pengaduan etik sejak 2019 sampai dengan 2024 dan menemukan sendiri satu pelanggaran etik. Sebanyak 109 orang mendapatkan sanksi etik.

Johanis Tanak pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga melanggar etik. Tanak dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan pihak yang beperkara.

Jumlah orang yang telah meregistrasi akun pendaftaran calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK sebanyak 201 orang.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sedang mengusut tiga kasus korupsi BUMN yang menguatkan kenyataan bahwa kasus-kasus korupsi menjadi penyakit yang menggerogoti kehidupan sosial demokrasi di provinsi tersebut.

Endar melaporkan Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Kabiro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas. Dalam laporan bernomor LP/B/1959/IV/2023/SPKT/Polda Metro Jaya, keduanya diduga menyalahgunakan wewenang.

Ratusan mahasiswa dan warga berunjuk rasa di Gedung KPK. Mereka minta pimpinan KPK menerapkan profesionalisme dan menjaga integritas KPK di setiap pengambilan kebijakan. Namun, Ketua KPK belum merespons hal itu.

Rentetan pelanggaran kode etik dan dugaan tindak pidana oleh internal KPK telah mencederai lembaga antirasuah itu. KPK perlu menguji kembali integritas seluruh insan KPK.

Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan merupakan salah satu sumber potensi besar korupsi. Kebijakan pencegahan korupsi oleh Pemerintah Provinsi Jatim dengan membentuk biro khusus pengadaan barang dan jasa sudah tepat.