Permintaan Kementerian ESDM agar pengangkutan batubara melalui jalur darat dibuka kembali menuai kecaman publik Jambi.

Pengangkutan batubara dilarang lewat jalan umum demi sesuai aturan dan penuhi permintaan publik yang lebih luas.

Polda Jambi mengeluarkan surat diskresi melarang mobilisasi batubara melintasi jalan umum di Provinsi Jambi. Soalnya para pelaku usaha tambang dan transportir berulang kali melanggar komitmennya untuk tertib di jalan.

Angkutan batubara kejar target untuk keluar dari mulut tambang agar secepat mungkin tiba di pelabuhan. Alhasil, itu bikin kendaraan menumpuk. Mau maju tak bisa, mundur pun terhadang.

Pelestarian Sungai Musi yang kini kondisinya terus turun akibat berbagai kerusakan lingkungan sekitarnya perlu kerja sama antara pemerintah lintas daerah dan sektor swasta.

Gugatan itu sebagai respons keresahan masyarakat atas kemacetan berkepanjangan, jalan rusak, dan rentetan kecelakaan akibat buruknya pengaturan pengangkutan batubara di Jambi.

Gubernur Jambi Al Haris menghentikan sementara pengangkutan batubara di jalan umum. Kebijakan itu diambil setelah terjadinya kemacetan parah di Jalan Sarolangun-Jambi. Kepala Dinas ESDM Jambi pun dicopot dari jabatannya.

Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah menerapkan hukuman bagi pengemudi angkutan batubara yang nekat melintas jalan umum di wilayah itu. Langkah itu diambil karena pemprov dinilai tidak tegas.