Jawa Timur menyiapkan belanja tidak terduga untuk kompensasi bagi peternak terdampak wabah penyakit mulut dan kuku. Vaksinasi juga dipercepat demi pengendalian wabah yang belum membaik.

Sistem pemilihan penjabat kepala daerah dituntut transparan dan membuka partisipasi publik. Jika tidak, praktik jual beli jabatan bisa terjadi. Membiarkan praktik ini bisa mengakibatkan korupsi yang lebih besar.

Dalam masa PPKM darurat untuk penanganan pandemi Covid-19, belanja pemerintah di Jawa Timur relatif rendah. Hal itu terlihat dari serapan bantuan sosial dan belanja tidak terduga yang di bawah 50 persen.