Tiga tahun berperang melawan Covid-19 membuat banyak daerah kewalahan dan kehabisan anggaran. Untuk membantu daerah, terutama di pedesaan, pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, tidak ada perubahan signifikan baik secara psikologi, hukum, maupun posisi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 pasca-putusan MK pada Kamis (28/10/2021).

Pemerintah pusat telah berkali-kali meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran, terutama untuk penanganan pandemi Covid-19. Kepala daerah diharap tak khawatir karena sudah ada jaminan dari penegak hukum.

Pemerintah harus menjadikan program penanganan Covid-19 sebagai prioritas utama. Anggaran belanja yang tak mendesak agar dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19.

Ketidakpastian dampak pandemi Covid-19 dapat menyebabkan besaran anggaran berubah mengikuti penyesuaian yang diperlukan.

Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran penanganan pandemi Covid-19 pada 2021. Anggaran untuk penanganan dampak kesehatan dinilai sangat penting mengingat penularan yang masih tinggi.

Jumlah tes PCR di beberapa daerah di Indonesia masih jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia. Padahal, tersedia anggaran, infrastruktur, dan sumber daya untuk tes PCR masif.

Pemerintah melanjutkan kebijakan realokasi anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya yang butuh dana besar. Anggaran kementerian/Lembaga dipangkas lagi.