Khawatir Audit BPK, Serapan Anggaran Daerah Masih Rendah
Pemerintah pusat telah berkali-kali meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran, terutama untuk penanganan pandemi Covid-19. Kepala daerah diharap tak khawatir karena sudah ada jaminan dari penegak hukum.
Persentase realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia per 9 Juli 2021.
JAKARTA, KOMPAS — Kekhawatiran terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan membuat serapan anggaran daerah masih rendah hingga paruh pertama 2021. Komisi II DPR mendesak Kementerian Dalam Negeri mengatasi persoalan itu dengan membuat semacam jaminan bagi kepala daerah agar dapat menyalurkan anggaran tanpa khawatir pada audit BPK. Jaminan itu terutama dibutuhkan untuk penyaluran anggaran jaring pengaman sosial dan penanganan pandemi Covid-19.
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan, hingga 15 Juli 2021, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah provinsi baru 35,18 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan serapan anggaran pada 31 Juli 2020 yang mencapai 37,90 persen. Sementara itu, untuk kabupaten dan kota, realisasi belanja APBD per 15 Juli 2021 baru di angka 32,11 persen. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan pada 31 Juli 2020 yang mencapai 37,50 persen.