Pandemi Covid-19 menyebabkan pemasukan DKI Jakarta berkurang hingga 47 persen dari yang biasanya. Selain penghematan besar-besaran, perlu perencanaan pemakaian anggaran yang cermat untuk penanganan pandemi.

Drama pembahasan hingga penetapan RAPBD DKI Jakarta 2020 berakhir tak sejalan logika. Pengurangan jumlah anggota TGUPP, misalnya, ternyata tak diikuti pengurangan kucuran anggaran untuk tim pembantu gubernur itu.

Permohonan perpanjangan pembahasan anggaran DKI belum juga dibalas oleh Kemendagri. Jika tidak ada tambahan waktu, dipastikan pembahasan tidak akan selesai karena hanya tersisa waktu sekitar sepekan ke depan.

Pengelolaan keuangan daerah DKI dinilai bermasalah, yang terindikasi dari besarnya target pendapatan tak tercapai, tetapi dibarengi juga dengan besarnya silpa dari anggaran yang tak terserap pada tahun-tahun sebelumnya.

Tim ad hoc yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menelusuri pejabat atau anggota staf di lingkungan Pemprov DKI yang melakukan kesalahan dalam pengisian rancangan KUA PPAS tahun 2020.

Munculnya alokasi anggaran yang tidak masuk akal diduga kuat karena perencanaan yang buruk. Sebagian pemerhati bahkan melihat ini sebagai sebuah kesengajaan yang dilakukan saat transisi pergantian anggota DPRD baru.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembangunan jalur sepeda naik dari Rp 4,49 miliar menjadi Rp 69 miliar di Rancangan KUA-PPAS 2020. Namun, program jalur sepeda itu masih menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta.