Pengamat otonomi daerah menilai pemerintah pusat perlu memberlakukan mekanisme insentif dan sanksi disinsentif pada daerah yang anggarannya tak efektif dan efisien.

Formula transfer pusat ke daerah, khususnya wilayah kepulauan, belum optimal. Hasilnya, kemiskinan masih menganga.

Pembangunan kantor baru Pemprov Sultra menelan Rp 171 miliar. Namun, gedung ini masih butuh tambahan Rp 60 miliar lagi.

Sebagai upaya pencegahan korupsi serta mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menandatangani pakta integritas.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memaparkan, pendapatan daerah DKI Jakarta 2022 terealisasi 86,5 persen, sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2022 terealisasi 84,17 persen.

Komisi C DPRD DKI Jakarta mengapresiasi realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2022 yang sebesar 86,56 persen. Optimalisasi aset dan insentif pajak perlu dioptimalkan untuk mencapai target pendapatan 100 persen.

Kemendagri menawarkan 13 solusi kepada pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan serapan anggaran yang rendah. Namun, peneliti otonomi daerah menilai mekanisme ”reward and punishment” dari Kemendagri belum efektif.

Kemendagri mengingatkan anggaran dukungan untuk pemilu serentak tahun 2024 semestinya dialokasikan tahun 2023 dan 2024 agar tidak membebani APBD.