Pengelolaan Anggaran Daerah, Pemprov dan DPRD DKI Jakarta Tanda Tangani Pakta Integritas
Sebagai upaya pencegahan korupsi serta mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menandatangani pakta integritas.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (ketiga dari kiri) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (ketiga dari kanan) menunjukkan pakta integritas pengesahan rancangan perubahan APBD 2023 dan rancangan APBD 2024, Jumat (4/8/2023).
JAKARTA, KOMPAS —Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menandatangani Pakta Integritas Pengesahan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Langkah tersebut merupakan upaya pencegahan korupsi serta mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/8/2023). Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.”Kami tadi bersama jajaran DPRD telah bersepakat untuk bisa mewujudkan keterbukaan dan tentunya menjaga good governance and clean government dan akuntabilitas yang harus kita jaga terus-menerus,” ujar Heru Budi.”Insya Allah kami bersama dengan rekan-rekan DPRD menjalankan ini. Mudah-mudahan amanah ini bisa kami jalankan dengan baik,” imbuhnya.