Nelayan tradisional dan Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang dengan tegas penggunaan cantrang. Masih banyak celah dalam aturan itu.

Kebijakan pemerintah melarang kembali alat tangkap cantrang perlu dikawal serius serta melalui proses transisi peralihan alat tangkap.

Dengan telah diterbitkannya regulasi yang melegalkan cantrang, yang krusial saat ini bagaimana pengawasan di lapangan. Jika tidak, masalah pro-kontra terkait cantrang akan berlarut dan hanya merugikan nelayan.

Rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja mesti menegaskan alat tangkap perikanan apa saja yang diperbolehkan. Jangan sampai alat tangkap yang merusak lingkungan kembali dilegalkan.

Nelayan di Kepulauan Riau menolak rencana pemerintah untuk melegalkan kembali alat tangkap cantrang. Langkah pemerintah itu dikhawatirkan bisa memicu konflik antarnelayan dan menyebabkan overfishing di Laut Natuna.

Setelah membuka keran ekspor benih lobster, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membuka izin penggunaan alat tangkap cantrang. Sejumlah aturan juga sedang direvisi untuk mengejar investasi.

Universitas Diponegoro Semarang mengembangkan alat tangkap yang dirancang berdasarkan tingkah laku ikan. Hal itu diharapkan menjadi solusi persoalan di lapangan selama ini terkait alat tangkap.