Alat Tangkap yang Dilarang Berpotensi Dilegalkan

Rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja mesti menegaskan alat tangkap perikanan apa saja yang diperbolehkan. Jangan sampai alat tangkap yang merusak lingkungan kembali dilegalkan.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Hingga Minggu (1/22/2019), terhitung lima tahun ratusan kapal ikan eks asing dikandangkan di Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Kapal-kapal itu, pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (2014-2019), dilarang beroperasi lantaran menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja disorot. Sejumlah pihak mengkhawatirkan alat-alat penangkap ikan yang merusak lingkungan kembali dilegalkan melalui peraturan pemerintah itu.

Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja pada Sektor Kelautan dan Perikanan per 10 November 2020 diunggah di laman Uu-ciptakerja.go.id. Perihal kapal perikanan, RPP menjelaskan jenis dan fungsi kapal penangkap ikan.