Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Aktualitas Berita
Penerapan pembatasan sosial berskala besar secara bertahap sejak 10 April lalu di sejumlah daerah dinilai efektif menghambat laju penularan Covid-19. Hal ini diungkapkan 57 persen pembaca ”Kompas” lewat survei.
Bagikan
Menakar Efektivitas Pembatasan Sosial
Penerapan pembatasan sosial berskala besar secara bertahap sejak 10 April lalu di sejumlah daerah dinilai efektif menghambat laju penularan Covid-19. Hal ini diungkapkan 57 persen pembaca ”Kompas” lewat survei.
Politik & Hukum
·
Relaksasi PSBB Kontradiktif dengan Pemutusan Rantai Virus Korona
Di tengah indikasi perlambatan penularan, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tengah mewacanakan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Namun, DPR menilai, pemerintah jangan gegabah terlebih dulu.
Politik & Hukum
·
Keterlambatan Usik RS-TNI
Lambatnya pencairan dana untuk Tentara Nasional Indonesia, khususnya 109 rumah sakit TNI yang bisa ditingkatkan kemampuannya menangani Covid-19, dikhawatirkan bisa mengganggu DPR berharap dana segera dicairkan.
Politik & Hukum
·
Trump Janji Kirim Ventilator ke Indonesia
Presiden AS Donald Trump berbicara dengan Presiden Joko Widodo melalui telepon pada Sabtu malam. Trump menjanjikan pengiriman ventilator untuk penanganan Covid-19 di Indonesia sebagai bentuk kerja sama kedua negara.
Politik & Hukum
·
Penundaan Tema Ketenagakerjaan Tak Banyak Berpengaruh pada Aksi Penolakan
Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan tema atau kluster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja yang tengah dibahas DPR dan pemerintah. Namun, dinilai tak ada artinya karena kalangan buruh dan lainnya masih menolak.
Politik & Hukum
·
Iklan