Relaksasi PSBB Kontradiktif dengan Pemutusan Rantai Virus Korona
Di tengah indikasi perlambatan penularan, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tengah mewacanakan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Namun, DPR menilai, pemerintah jangan gegabah terlebih dulu.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menggelar telekonferensi dengan awak media berkaitan situasi terkini wabah virus korona, di Jakarta, Jumat (27/3/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD baru-baru ini di media sosial, yang menyatakan pemerintah tengah mewacanakan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB agar masyarakat tidak tegang dan berujung pada penurunan imunitas akibat pandemi Covid-19 yang terlalu lama, mengusik kontroversial.
Anggota DPR menilai, pemerintah tak boleh gegabah memutuskan relaksasi PSBB sebelum memastikan perlambatan penularan virus baru korona tersebut benar-benar signifikan. Jangan sampai kebijakan itu justru menggagalkan kebijakan pemerintah sendiri yang bertekad memutuskan mata rantai virus Covid-19.