Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
ahmad doli kurnia tandjung
Anggaran serta usulan penambahan anggaran Kementerian (PANRB) pada 2025 disetujui DPR RI, Menteri PANRB menyampaikan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk memaksimalkan program-program kerja.
Bagikan
Anggaran 2025 Disetujui, Menteri PANRB: Akselerasi Kelanjutan Reformasi Birokrasi Berdampak
Anggaran serta usulan penambahan anggaran Kementerian (PANRB) pada 2025 disetujui DPR RI, Menteri PANRB menyampaikan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk memaksimalkan program-program kerja.
Taja
路
Ahmad Doli Kurnia, Album Kedua
Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komisi II DPR, meluncurkan album kedua yang berisikan lagu-lagu kebangsaan yang diaransemen ulang.
Tokoh
路
Komisi II DPR Cecar KPU Soal Polemik Sistem Pemilu
KPU diminta untuk mematuhi undang-undang dengan tetap menyelenggarakan pemilu berdasarkan sistem proporsional terbuka. Sebab, KPU merupakan garda terdepan dalam menjamin pemilu berjalan baik dan berintegritas.
Politik & Hukum
路
Papua Dibatasi Jadi Tujuh Provinsi
DPR merancang pembentukan lima provinsi baru di bumi Papua. Setelah mengesahkan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan mengusulkan Papua Barat Daya, DPR akan mengajukan pembentukan Papua Utara.
Politik & Hukum
路
Penuhi Asas Representasi dalam Penentuan Kursi DPR di DOB Papua
Dapil yang jumlah penduduknya di bawah 1 juta jiwa di Papua Selatan minimal mendapat tiga kursi DPR. Sementara Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang penduduknya di atas 1 juta jiwa bisa empat kursi DPR.
Politik & Hukum
路
Iklan
DPR Monitor Sikap Pemerintah atas Putusan MK Terkait Penjabat Kepala Daerah
Putusan MK yang meminta pemerintah membuat peraturan teknis untuk pengisian penjabat kepala daerah harus ditindaklanjuti dengan segera. Bulan depan, sudah ada puluhan daerah yang harus dipimpin penjabat.
Politik & Hukum
路
Jadwal dan Tahapan Pemilu Kemungkinan Dibahas DPR Bersama KPU-Bawaslu Baru
Kendati hari pemungutan suara sudah ditetapkan, detail jadwal, tahapan, dan program Pemilu 2024 tak langsung dibahas. Padatnya agenda Komisi II DPR menjadi alasan.
Politik & Hukum
路
Iklan