Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
adkasi
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyarankan penjabat kepala daerah menggeser anggaran untuk anggaran dukungan Pemilu 2024. Hal ini bisa dilakukan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
Bagikan
Penjabat Kepala Daerah Diminta Geser Anggaran untuk Dukungan Pemilu 2024
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyarankan penjabat kepala daerah menggeser anggaran untuk anggaran dukungan Pemilu 2024. Hal ini bisa dilakukan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
Politik & Hukum
路
Libatkan DPRD dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Untuk menghindari timbulnya persoalan baru, pemerintah semestinya menunjuk penjabat kepala daerah yang dapat diterima masyarakat setempat. Dibutuhkan persetujuan DPRD sebagai representasi masyarakat.
Politik & Hukum
路
Pemerintah Pusat Dibutuhkan Atasi Lambatnya Pengesahan APBD
Memasuki pekan ketiga Januari 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari seratus pemerintah daerah yang belum mengesahkan APBD 2022. Padahal APBD harus disahkan dan ditetapkan dengan batas akhir 31 Desember.
Politik & Hukum
路
Pemerintah Pusat Dibutuhkan Atasi Lambatnya Pengesahan APBD
Memasuki pekan ketiga Januari 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari seratus pemerintah daerah yang belum mengesahkan APBD 2022. Padahal, APBD harus disahkan dan ditetapkan dengan batas akhir 31 Desember.
Politik & Hukum
路
Teguran Tak Efektif Pacu Realisasi Belanja APBD
Asosiasi DPRD se-Kabupaten di Seluruh Indonesia sangat menyesalkan serapan anggaran di APBD yang lambat untuk penanganan Covid-19. Karena itu, ADKASI mendesak kepala daerah segera menyerap lagi dan membelanjakannya.
Politik & Hukum
路
Iklan
Membumikan Pancasila untuk Membangun Daerah
Pembangunan daerah sejatinya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, anggota DPRD dinilai menjadi garda terdepan untuk mengembangkan potensi daerah dengan membumikan Pancasila.
Politik & Hukum
路
Sinergi Pancasila dan Kebudayaan Lokal
Politik & Hukum
路
Iklan
