Jumlah perempuan anggota DPR kemungkinan akan bertambah meski belum mencapai jumlah ideal minimum 30 persen.

Bawaslu menyatakan KPU terbukti sah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait keterwakilan perempuan pada calon anggota DPR. KPU mengaku akan mempelajari salinan putusan Bawaslu.

Salah satu dari lima maklumat berisi seruan agar kekuasaan tak digunakan sewenang-wenang, melainkan untuk wujudkan cita-cita bangsa.

Pada 29 Agustus 2023, Mahkamah Agung membatalkan skema penghitungan 30 persen perempuan dalam pencalonan tiap dapil. Masyarakat sipil mendorong agar putusan MA dipublikasikan dan putusan itu segera diimplementasikan.

Masyarakat sipil meminta KPU melakukan langkah konkret untuk menunjukkan keseriusannya dalam merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan DPR dan DPRD.

Pasal 8 Ayat 2 PKPU No 10/2023 akhirnya diputuskan untuk diubah. Sebelumnya, jika ada angka pecahan untuk 30 persen caleg perempuan dibulatkan ke bawah, kini diputuskan dibulatkan ke atas.

Petani kedelai di Sidoarjo mengeluhkan harga kedelai yang cenderung turun di pasaran. Padahal, biaya produksi pertanian, terutama ongkos giling, naik sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Komitmen 30 persen penyediaan area bagi usaha mikro, kecil, dan menengah akan semakin membuat UMKM tangguh. Terlebih, harga sewanya terjangkau bagi UMKM.