Korupsi Ancam Hak Publik

Sebagian besar kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terkait dengan pelayanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Jika acuh tak acuh, masyarakat terus dirugikan.

JAKARTA, KOMPAS —Berkaca dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia, masyarakat harus berhati-hati menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak 2020 yang melibatkan 270 daerah. Ini karena sebagian besar korupsi yang melibatkan kepala daerah mengancam hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar.

Korupsi kepala daerah yang terus terjadi juga dapat menjadi justifikasi untuk mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ke DPRD. Alasannya, pemilihan langsung yang berbiaya tinggi berpotensi membuka peluang korupsi. Wacana ini telah bergulir kembali beberapa minggu terakhir ini, padahal sebagian kepala daerah hasil pemilihan DPRD juga terlibat korupsi.