Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Perpres 122/ 2024 saat ini masih dalam proses penyempurnaan struktur organisasi.

KPK menilai kehadiran Presiden di Hari Antikorupsi Sedunia menjadi momentum untuk menguatkan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dari atas panggung, para aktivis, akademisi, dan tokoh masyarakat menyuarakan keprihatinan atas maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lembaga-lembaga pengawas pun dilemahkan.

Program Stranas PK diklaim bisa menekan kebocoran bansos Rp 1,6 triliun dan BPJS Kesehatan penerima bayar iuran sebesar Rp 362 miliar. Untuk pencegahan korupsi selanjutnya, pemerintah bangun kredibilitas penegak hukum.

Korupsi dinilai menjadi pangkal dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan. KPK berjanji bekerja keras dalam memberantas korupsi melalui strategi pendidikan masyarakat, pencegahan, ataupun penindakan.

KPK menyelenggarakan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Surabaya. Kegiatan berlangsung pada 1-2 Desember 2022.

KPK ingatkan agar korupsi proyek infrastruktur dihentikan di Sumut. Hampir semua korupsi di Sumut terkait dengan proyek infrastruktur. Sumut pun sedang menjalankan megaproyek pembangun jalan provinsi Rp 2,7 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan, sudah 17 kepala daerah di Sumut terjerat korupsi. Oleh karena itu, sistem pengawasan di provinsi itu harus terus ditingkatkan.