Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
MK
MK diminta menghapus kata wajib dalam UU Tapera. Dengan begitu, iuran tapera tidak lagi bersifat wajib, tetapi sukarela.
Bagikan
Gugat UU Tapera ke MK, Serikat Pekerja Minta Iuran Tapera Tak Dipaksakan
MK diminta menghapus kata wajib dalam UU Tapera. Dengan begitu, iuran tapera tidak lagi bersifat wajib, tetapi sukarela.
Politik & Hukum
·
MK Ingatkan Pembentuk UU Jangan Sering Ubah Syarat Usia, Bisa Politis
MK menolak permohonan IM57+ untuk melonggarkan syarat usia capim KPK khusus untuk pegawai KPK, tak harus 50 tahun.
Politik & Hukum
·
Siap-siap Amunisi Sengketa Pilkada sejak Dini
Pilkada bukan hanya persoalan politik. Namun, separuh rangkaian tahapan pilkada adalah persoalan hukum. Sudah siapkah?
Politik & Hukum
·
Mengapa Kotak Kosong di Pilkada Masih Banyak Setelah MK Permudah Syarat Pencalonan?
Hari ini batas pendaftaran calon baru di 41 daerah bercalon tunggal. Potensi kotak kosong masih masif pascaputusan MK.
Politik & Hukum
·
Perjuangan Kawal Demokrasi hingga Ujung Sambungan Telepon
Mahasiswa di Balikpapan akan terus berunjuk rasa hingga pendaftaran peserta pilkada dimulai.
Nusantara
·
Iklan
Ambang Batas Parpol Usung Cagub di Jawa Berdasarkan Putusan MK
Partai politik dapat lebih leluasa mengajukan sendiri calon gubernur dan bupati/wali kota.
Infografik
·
Wakil Ketua DPR: Putusan MK Diberlakukan Saat Pendaftaran Calon di Pilkada
KPU bakal konsultasi ke DPR sebelum melaksanakan putusan MK soal ambang batas pencalonan dan syarat usia calon.
Politik & Hukum
·
Publik Marah dengan Revisi UU Pilkada: ”Kami Dianggap Bodoh”
Ada standar ganda yang diberlakukan oleh parpol di parlemen dalam menindaklanjuti putusan MK.
Politik & Hukum
·
Ketidakpastian Hukum Ancam Iklim Usaha
Ketidakpastian hukum akibat revisi UU Pilkada memicu keresahan, pengusaha khawatirkan dampak buruk bagi iklim usaha.
Ekonomi
·
DPR Melawan Putusan MK, Aturan Ambang Batas Pencalonan yang Inkonstitusional Dihidupkan Lagi
Fraksi-fraksi tak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait kesepakatan pada revisi UU Pilkada.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Iklan