Pemungutan suara ulang (PSU) harus digelar karena Mahkamah Konstitusi menemukan sejumlah persoalan di daerah-daerah tersebut.

Mahkamah Konstitusi menilai ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kaltim.

Pakar hukum pemilu UI, Titi Anggraini, memprediksi potensi MK mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melanggar syarat pencalonan. 

Sebanyak 505 dari 545 calon kepala daerah sudah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dan akan dilantik secara serentak.

DPR perlu belajar perbedaan antara peraturan DPR dan ketentuan undang-undang. DPR dianggap tidak memahami undang-undang.

Meski menggugurkan ratusan perkara sengketa pilkada, MK dinilai sudah berupaya menghadirkan keadilan substantif dan menerobos syarat formal selisih suara

Hingga siang ini, dari 180 perkara sengketa pilkada, MK menyatakan 27 perkara di antaranya dilanjutkan ke sidang pembuktian untuk mendengar keterangan saksi dan ahli. Sisanya, 153 perkara, kandas.

MK menyatakan Risma-Gus Hans tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa sehingga permohonan paslon gubernur dan wakil gubernur Jatim itu tidak diterima.