Permohonan akan diregister pada 3 Januari 2025, sedangkan persidangan sengketa pilkada akan dimulai pada 7 Januari 2025.

Di tengah kesibukan menangani perkara sengketa pemilu, hakim dan pegawai MK masih sempat menulis dan menerbitkan 38 buku.

MK meregistrasi permohonan sengketa hasil pilkada, 3 Januari 2025. Calon yang kemenangannya disoal ke MK bisa maju sebagai pihak terkait maksimal 2 hari setelahnya.

Penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih masih menunggu pengumuman daftar sengketa pilkada yang terdaftar di buku registrasi perkara konstitusi.

Jika tak dikabulkan, pasangan calon gubernur-wakil gubernur Sumut, Edy Rahmayadi-Hasan Basri, minta pemungutan suara ulang setidaknya di empat kabupaten/kota.

Mahkamah Konstitusi menyoroti arti penting "legal standing" dalam proses penanganan sengketa Pilkada Serentak 2024.

Perkembangan teknologi digital diharapkan tidak menggerus nilai-nilai dasar konstitusi yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, HAM, nondiskriminasi, dan lainnya.

Hingga Jumat (6/12/2024) pukul 10.00 WIB, sebanyak 59 permohonan sengketa hasil pilkada sudah masuk ke MK.