KPU Tiadakan LPSDK, Masyarakat Sipil Minta Bawaslu Turun Tangan

Bawaslu diminta memastikan KPU mengatur kewajiban LPSDK bagi peserta Pemilu 2024 dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye. LPSDK penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Suasana konferensi pers Masyarakat Sipil Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (19/6/2023).

JAKARTA, KOMPAS - Masyarakat Sipil Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas mendesak Badan Pengawas Pemilu menerbitkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum agar mengatur kewajiban Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau LPSDK bagi peserta Pemilu 2024. Peniadaan kewajiban LPSDK dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye merugikan pemilih, bahkan mengakibatkan pengawasan terhadap dana kampanye tidak optimal.

Desakan tersebut disampaikan Masyarakat Sipil Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (19/6/2023).