Bawaslu diminta memastikan KPU mengatur kewajiban LPSDK bagi peserta Pemilu 2024 dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye. LPSDK penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawasku, Hamdi Muluk, mengungkapkan, timsel tidak membuka kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya karena keterbatasan waktu. Alokasi waktu tiap calon hanya sekitar satu jam.

Nusa Tenggara Timur menargetkan 1.000 dari 4.202 koperasi pada tahun 2021 akan ”go digital”. Dengan ini, pengelolaan koperasi lebih transparan dan akuntabel, dapat dipantau semua anggota.