Selain untuk lembaga penyelenggara PSU, anggaran tersebut juga sebagian dialokasikan ke TNI dan Polri untuk keamanan penyelenggaraan.

Bawaslu menengarai  praktik politik uang berpotensi meningkat menjelang PSU Pilkada 2024, terutama selama bulan Ramadhan.

Syarat menjadi anggota KPU-Bawaslu di daerah akan diperketat di revisi UU Pemilu. Ini berkaca pada banyaknya PSU akibat keteledoran penyelenggara pemilu daerah.

Di tengah apresiasi publik pada citra dan kinerja penyelenggara pemilu, kepatuhan etik dari aparat penyelenggara menjadi tantangan ke depan.

Rapat membahas rencana pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota terpilih pada pilkada serentak 2024.

ICW mengingatkan, pelaporan dana kampanye pasangan calon kepala-wakil kepala daerah yang tidak benar melanggar Undang-Undang Pilkada. 

Meski sejumlah kalangan melihat Pilkada Banjarbaru inkonstitusional, Bawaslu melihat sebaliknya. Mengapa demikian?

Badan Pengawas Pemilu menilai Pemilihan Kepala Daerah 2024 berlangsung baik, tetapi banyak pelanggaran.