Komnas HAM - Kompas.id

Kompas Hari Ini Baru

Komnas HAM

Meski mendukung rencana pemerintah memberikan amnesti bagi KKB di Papua, Komnas HAM mengingatkan pemerintah tetap perlu menyelesaikan sederet problem di Papua.

Bagikan

Komnas HAM: Amnesti bagi KKB untuk Resolusi Konflik di Papua

Meski mendukung rencana pemerintah memberikan amnesti bagi KKB di Papua, Komnas HAM mengingatkan pemerintah tetap perlu menyelesaikan sederet problem di Papua.

Politik & Hukum ·

Amnesti untuk Kelompok Bersenjata Papua Dinilai Baik, tetapi Bukan Faktor Tunggal Penentu Perdamaian

Pemerintah diharapkan berdialog dengan seluruh elemen masyarakat di Papua guna memulai wacana pemberian amnesti untuk kelompok bersenjata di Papua.

Politik & Hukum ·

Banyak Petugas Pemilu Meninggal, Komnas HAM Dorong Perbaikan Perlindungan HAM

Komnas HAM mendorong agar perbaikan perlindungan HAM bagi petugas penyelenggara pemilu dimasukkan sebagai materi saat merevisi UU Pemilu ataupun Pilkada.

Politik & Hukum ·

Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan HAM Petugas Pemilu

Petugas pemilu dipandang memerlukan pegangan kebijakan perlindungan HAM saat bertugas.

Pemindahan ke Filipina, Kado Natal dan HUT bagi Mary Jane

Perjuangan panjang Mary Jane mendapatkan keadilan akhirnya mulai berujung. Meski masih belum lepas dari status terpidana mati, kini Mary bisa pulang ke negaranya.

Iklan

Depolitisasi Berisiko Memusatkan Kekuasaan

Proses depolitisasi membuat kehidupan ekonomi seolah menjadi satu-satunya prioritas masyarakat dan politik dianggap tak lagi bermakna.

Politik & Hukum ·

Timbul Tenggelam RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Setelah dibatalkan MK pada 2006, wacana untuk melahirkan kembali UU KKR timbul tenggelam. RUU KKR kembali diwacanakan saat peringatan Hari HAM Sedunia.

Politik & Hukum ·

Komnas HAM: UU Hak Asasi Manusia Perlu Direvisi Guna Menyesuaikan Tuntutan Zaman

UU HAM, yang saat ini sudah berusia seperempat abad, dinilai perlu direvisi untuk menjadikan Indonesia Emas yang menghargai hak asasi manusia.

Politik & Hukum ·

Komnas HAM: Netralitas Aparatur Negara Kunci Pilkada Demokratis dan Jurdil

Komnas HAM akan turun ke 13 provinsi dan 38 kabupaten/kota awasi Pilkada 2024. Hal yang diamati, netralitas aparat dan hak-hak kelompok marjinal.

Politik & Hukum ·

26 Tahun Tragedi Semanggi I, Kapan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat Dituntaskan?

Awal 2023, negara sudah mengakui terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, pengakuan tanpa upaya penegakan hukum hanya retorika kosong.

Politik & Hukum ·

Iklan