Setelah dibatalkan MK pada 2006, wacana untuk melahirkan kembali UU KKR timbul tenggelam. RUU KKR kembali diwacanakan saat peringatan Hari HAM Sedunia.

Kontras sayangkan pernyataan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra terkait kasus HAM berat masa lalu yang seolah ahistoris.

Fasilitator pertemuan mengakui ada pemberian uang dari pihak Prabowo Subianto. Uang disebut bukan bentuk pembungkaman.

Akan sangat sulit memperjuangkan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu jika tidak ada kepemimpinan nasional yang berkomitmen terhadap HAM.

Pemerintah menyiapkan program-program untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara nonyudisial. Namun, sayangnya tidak ada pengungkapan kasus dan pelurusan sejarah seperti diharapkan korban.

Sebulan setelah dasar hukum diterbitkannya rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2023, langkah-langkah konkret untuk implementasinya hingga kini tidak kunjung terlihat.

Presiden Joko Widodo akan menemui korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang ada di dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi langkah awal pemulihan korban.

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mempertanyakan alasan Tim PPHAM hanya memberikan rekomendasi atas 12 kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan mengesampingkan empat kasus pelanggaran HAM berat lainnya.