Sebulan Berlalu, DKPP Didesak Prioritaskan Kasus Verifikasi Faktual Parpol
"Jika melihat kondisi faktual, hal ini bukan permasalahan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau mengusutnya. Jangan sampai DKPP justru menjadi bagian yang ingin meredam," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito diapit oleh anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kanan) dan Ratna Dewi Pettalolo dalam jumpa pers "Catatan Akhir Tahun DKPP untuk Pemilu 2024 yang Berintegritas dan Bermartabat", di Jakarta, Sabtu (31/12/2022)
JAKARTA, KOMPAS — Lebih dari satu bulan setelah aduan dugaan pelanggaran etik kecurangan terkait tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sidang tidak kunjung dilakukan. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak DKPP agar memprioritaskan penanganan perkara dugaan kecurangan pemilu.
Lambatnya penanganan perkara dikhawatirkan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membungkan pelapor agar tidak melanjutkan pengaduan. Apalagi, satu dari dua aduan dugaan pelanggaran etik kecurangan pemilu telah dicabut.