Sejumlah kalangan meragukan komitmen pemerintah dalam memperkuat KPK? Apa yang melatari keraguan ini?

ICW mengingatkan, pelaporan dana kampanye pasangan calon kepala-wakil kepala daerah yang tidak benar melanggar Undang-Undang Pilkada.

Dalam laman Rekam Jejak yang dibuat ICW, bisa ditilik sejumlah data calon di pilkada. Dari keterkaitan dengan kasus korupsi hingga afiliasi dengan dinasti politik.

Rekam jejak dan jawaban-jawaban pimpinan KPK terpilih saat ”fit and proper test”  di DPR dinilai mengkhawatirkan. Jangan sampai bawa dampak buruk bagi lembaga.

Jika 20 Desember 2024 belum dilantik pimpinan KPK yang baru, maka terjadi pelanggaran undang-undang. UU KPK tidak mengenal pelaksana tugas atau pejabat sementara.

Ada sederet celah dalam LHKPN yang menyebabkan laporan harta kekayaan tak sesuai realitas. LHKPN pun tidak bisa menjadi alat deteksi dini korupsi.

Validitas bukti yang dibawa penyidik Kejagung ke pengadilan kelak akan membuktikan apakah kasus Tom Lembong terkait politik atau tidak.

Putusan MK memerintahkan bahwa pemilihan calon pimpinan KPK dilakukan oleh presiden yang baru.