Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
netgrit
KPU pusat bisa mengambil langkah koreksi dengan mengulang Pilkada Banjarbaru. Opsi lainnya, ada gugatan ke Bawaslu agar Pilkada Banjarbaru diulang.
Bagikan
Mekanisme Calon Tunggal Tak Diterapkan, Pilkada Ulang Banjarbaru Dinilai Jadi Jalan Keluar
KPU pusat bisa mengambil langkah koreksi dengan mengulang Pilkada Banjarbaru. Opsi lainnya, ada gugatan ke Bawaslu agar Pilkada Banjarbaru diulang.
Politik & Hukum
·
30 November 2024 · 19:03 WIB
Meningkatkan Keterpilihan Perempuan pada Pemilu 2024
Memberikan nomor urut premium kepada perempuan di daftar calon anggota legislatif bisa menjadi salah satu alternatif solusi.
Riset
·
11 November 2023 · 06:00 WIB
Mengawal Kepentingan dan Suara Pemilih
”Kompas” berbincang dengan delapan perwakilan masyarakat sipil yang kerap bersentuhan dengan isu pemilu dan demokrasi untuk menanyakan ekspektasi mereka terhadap Pemilu 2024, serta upaya mereka mewujudkannya.
Politik & Hukum
·
15 Oktober 2023 · 06:06 WIB
Angka Semu Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Caleg
Koalisi masyarakat sipil mengungkap, hak konstitusional 7.971 bakal caleg perempuan terenggut akibat aturan pembulatan ke bawah syarat 30 persen perempuan dalam daftar bakal caleg yang dibuat KPU.
Politik & Hukum
·
11 Agustus 2023 · 18:47 WIB
Sebulan Berlalu, DKPP Didesak Prioritaskan Kasus Verifikasi Faktual Parpol
"Jika melihat kondisi faktual, hal ini bukan permasalahan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau mengusutnya. Jangan sampai DKPP justru menjadi bagian yang ingin meredam," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Politik & Hukum
·
23 Januari 2023 · 21:59 WIB
Iklan
KPU Perbaiki Penyelenggaraan Pemilu
KPU RI menegaskan tidak pernah memberikan instruksi, apalagi mengintimidasi dan memaksa jajaran KPU daerah untuk meloloskan parpol tertentu.
Politik & Hukum
·
14 Januari 2023 · 05:20 WIB
Dikotomi Jawa-Luar Jawa Dikhawatirkan Rusak Proporsionalitas Pemilu
Pembagian dapil yang diawali dengan dikotomi Jawa dan luar Jawa dinilai bisa menyimpang dan tidak proporsional. Idealnya, pembagian kursi dapil ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk.
Politik & Hukum
·
27 Desember 2022 · 21:27 WIB
Literasi Digital Perkuat Penerimaan Digitalisasi Pemilu
Kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi dalam pemilu sangat penting. Sebab, akan banyak pertanyaan dan isu yang menyerang penggunaan teknologi oleh penyelenggara pemilu.
Politik & Hukum
·
20 Oktober 2022 · 19:14 WIB
Hampir Semua Parpol Harus Perbaiki Dokumen Persyaratan
PKB menjadi satu-satunya parpol yang kepengurusan dan keanggotaannya memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang.
Politik & Hukum
·
15 September 2022 · 22:07 WIB
Sedia Data Sebelum Berhadapan dengan Sipol
KPU memutuskan untuk kembali menggunakan Sipol dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sipol digunakan karena KPU tidak mungkin menganalisis data peserta pemilu secara kasatmata.
Politik & Hukum
·
9 Juni 2022 · 08:18 WIB
Lihat Lainnya
Iklan
