Celah Pada Tata Kelola Penganggaran Memudahkan Penyimpangan
Suap terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim untuk pengurusan penyaluran dana hibah cermin belum transparannya pengelolaan anggaran. Partisipasi publik menjadi sangat dibutuhkan.
JAKARTA, KOMPAS Berulangnya tindak pidana korupsi yang menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur menunjukkan masih adanya persoalan tata kelola dalam penganggaran di daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik mendesak diterapkan agar setiap uang negara yang dipergunakan dapat dipastikan untuk kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak 2004 sampai November 2022 terdapat 319 anggota DPR dan DPRD yang menjadi tersangka di KPK. Tertangkapnya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak pada Rabu (14/12/2022) malam menambah panjang daftar tersebut.