Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Dprd
Pro dan kontra atas wacana pilkada kembali melalui DPRD terus mengemuka. Akankah pilkada lewat DPRD itu melahirkan pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat?
Bagikan
Pilkada lewat DPRD, Apa Bisa Lahirkan Pemimpin Sesuai Kehendak Rakyat?
Pro dan kontra atas wacana pilkada kembali melalui DPRD terus mengemuka. Akankah pilkada lewat DPRD itu melahirkan pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat?
Politik & Hukum
路
Perindo: Pilkada Langsung untuk Bupati/Wali Kota Harus Dipertahankan
Pemilihan kepala daerah tidak langsung untuk gubernur melalui DPRD dinilai perlu kajian mendalam tanpa mengabaikan prinsip demokrasi.
Politik & Hukum
路
Penolakan Publik Menguat, Pilkada oleh DPRD Kemunduran Demokrasi
Pilkada langsung oleh rakyat yang lebih demokratis lagi murah masih bisa diupayakan alih-alih menggantinya menjadi dipilih oleh DPRD.
Politik & Hukum
路
Pilkada oleh DPRD Perkuat Oligarki, Politik Uang Tidak Lenyap
Wacana untuk mengubah sistem pilkada menjadi dipilih oleh DPRD seperti berlaku di era Orde Baru perlu dikaji mendalam. Oligarki menguat, politik uang tidak lenyap.
Politik & Hukum
路
Polemik Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Efisiensi atau Kemunduran Demokrasi?
Pilkada yang ditentukan oleh elite partai politik dinilai membatasi peluang semua orang untuk dipilih secara langsung.
Video
路
Iklan
Pilkada oleh DPRD, Ditolak SBY di 2014 dan Kini Diembuskan Ulang oleh Prabowo
Perubahan sistem pilkada langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD pernah menuai resistensi kuat dari publik pada 2014 hingga Presiden SBY menerbitkan perppu.
Politik & Hukum
路
Beda Kronologi di Kasus Dugaan Pelecehan Seksual SPG oleh DPRD Cirebon
Anehnya, terdapat dua kronologi pelecehan seksual oleh anggota DPRD Cirebon versi korban dan Partai Demokrat.
Video
路
Presiden Prabowo Soroti Pemilu Berbiaya Besar, Akankah Kembali ke Model Pemilihan Tak Langsung?
Presiden Prabowo Subianto melontarkan sesuatu yang menarik soal sistem pemilu kita. Bagaimana isinya?
Video
路
DPRD Sultra Dilantik, Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Jadi Tantangan
Sebanyak 45 anggota DPRD Sultra dilantik. Mereka diharapkan menuntaskan persoalan mendasar hingga lingkungan.
Nusantara
路
Gadai Utang SK Anggota DPRD dan Mahalnya Biaya Politik
Menyandang status terhormat tak membuat anggota DPRD bebas dari beban hidup sehari-hari, termasuk terjerat utang.
Riset
路
Lihat Lainnya
Iklan