Menilik risiko kebocoran data pribadi yang terus berulang di Indonesia.

Berulangnya peretasan dan penjualan data menunjukkan banyak pekerjaan rumah belum dikerjakan pemerintah. Apa saja?

Sumber kebocoran masih didalami. Sebab, sistem informasi perpajakan terhubung dengan banyak ekosistem di luar DJP.

Bjorka, peretas yang kerap membocorkan data pribadi, kembali beraksi. Bjorka mengklaim memiliki data pribadi dari BPJS Ketenagakerjaan. Data itu berkapasitas 5 gigabita.

Bjorka tak lebih merupakan fenomena gunung es. Situasi ini tak lepas dari desain kebijakan hukum digital di Indonesia yang mengalami stagnasi. Tak ada kemajuan berarti dalam desain kebijakan hukum digital di Indonesia.

Tujuan inklusi digital dan digitalisasi keuangan dapat tercapai apabila disertai kepercayaan. Semua pihak perlu ambil bagian untuk menciptakan dunia dengan perlindungan data yang aman dan membangun kepercayaan konsumen.

Verifikasi klaim Bjorka yang telah mencuri data pribadi dari Peduli Lindungi penting agar jelas pihak yang bertanggung jawab dan bisa dievaluasi untuk mitigasi risiko serupa di masa mendatang.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetap perlu melindungi data warga dengan regulasi yang sudah ada. Jangan sampai data pribadi warga dikorbankan karena menunggu terbentuknya otoritas pengawas.