Tanpa UU Perampasan Aset, aparat penegak hukum sudah banyak menyita aset hasil tindak pidana korupsi dengan berbasiskan putusan pengadilan.

RUU Perampasan Aset syarat mutlak bergabung di berbagai inisiatif multilateral, seperti masuk ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

RUU yang masuk Prolegnas 2025 adalah RUU Pemilu dan RUU Pilkada, dengan alasan hasil evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan pesta demokrasi berbiaya tinggi.

Pembahasan diharapkan bisa segera dilakukan agar bisa tuntas sebelum tahapan Pemilu 2029 digelar. Pembahasan di awal juga bisa meminimalkan kepentingan politik.

KPK berharap RUU Perampasan Aset menjadi prioritas untuk segera dibahas dan disahkan oleh DPR baru.

Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024 dihadiri para kepala daerah.

Perpecahan dalam tubuh Kadin tidak lepas dari konflik kepentingan antara pebisnis dan pemerintah.

DPR tengah mengebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara. Sebaliknya, publik menolak. Mengapa demikian?