Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024 dihadiri para kepala daerah.

Perpecahan dalam tubuh Kadin tidak lepas dari konflik kepentingan antara pebisnis dan pemerintah.

DPR tengah mengebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara. Sebaliknya, publik menolak. Mengapa demikian?

Revisi peraturan KPU juga dijanjikan akan menyesuaikan dengan putusan MK.

Pembangkangan atas putusan Mahkamah Konstitusi ini memantik gelombang demo di berbagai daerah.

Fraksi PDI-P meminta nota keberatan pada paripurna, Kamis esok, apabila Revisi UU Pilkada menegasikan putusan MK.

Revisi UU Pilkada betul-betul kilat. Bahkan saat revisi belum kelar, sudah beredar undangan paripurna pengesahan revisi.

Di tengah fenomena politik kartel yang kian jelas di dinamika pilkada, putusan MK jadi signifikan selamatkan demokrasi.