Kompas.id

perundang-undangan

Koalisi buruh pekerja rumah tangga berharap RUU PPRT segera disahkan pada masa sidang DPR setelah Lebaran, sebelum tahapan Pemilihan Umum 2024 dimulai.

Koalisi PRT Berharap RUU PPRT Disahkan Sebelum Tahapan Pemilu

Koalisi buruh pekerja rumah tangga berharap RUU PPRT segera disahkan pada masa sidang DPR setelah Lebaran, sebelum tahapan Pemilihan Umum 2024 dimulai.

Humaniora ·

1 Mei 2023 · 17:05 WIB

Tanpa Ketentuan ”Illicit Enrichment”, LHKPN Hanya Jadi Pekerjaan Administratif

Ketentuan ”illicit enrichment” diharapkan bisa segera diakomodasi melalui revisi UU Tipikor atau pengaturan di dalam UU Perampasan Aset. Tanpa ketentuan itu, LHKPN hanya akan menjadi pekerjaan administratif.

Politik & Hukum ·

26 Maret 2023 · 15:10 WIB

Pembahasan RUU Kesehatan Harus Berfokus pada Kepentingan Masyarakat

Rancangan Undang-Undang Kesehatan diharapkan bisa dibahas secara terbuka serta memastikan semua pemangku kepentingan terlibat secara bermakna. Pembahasan pun harus berfokus pada kepentingan masyarakat.

Humaniora ·

15 Maret 2023 · 22:37 WIB

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Sarat Kepentingan Politik

Revisi UU Desa seharusnya untuk pembenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan, bukan perpanjangan masa jabatan kepala desa .

Politik & Hukum ·

24 Januari 2023 · 05:30 WIB

Kewenangan OJK sebagai Penyidik Tunggal Jasa Keuangan Buka Celah Penyelewengan

UU PPSK amanatkan OJK jadi satu-satunya lembaga yang bisa menyidik tindak pidana di jasa keuangan. Ombudsman RI memandang, kewenangan itu rawan timbulkan penyelewengan. Sebab, sebagai regulator, OJK juga jadi eksekutor.

Politik & Hukum ·

7 Januari 2023 · 20:45 WIB

Peraturan Menteri Melemahkan Peran Legislasi Presiden

Sejak 2004, peraturan menteri menjadi salah satu peraturan perundangan-undangan yang banyak dibentuk. Hal itu menyebabkan banjirnya regulasi di Indonesia dan melemahnya peran legislasi yang dimiliki presiden.

Politik & Hukum ·

19 November 2022 · 20:51 WIB

Revisi UU PPP Bukan ”Jalan Tol” untuk Legitimasi Omnibus Law

DPR menargetkan pembahasan revisi kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau PPP rampung 14 April. Karena itu, pembahasan RUU PPP terus dikebut.

Politik & Hukum ·

10 April 2022 · 11:45 WIB

Sudah Diberhentikan, Anggota KPU Daerah Bisa Kembali Diangkat Sepanjang...

KPU telah memiliki aturan teknis pengangkatan kembali anggota KPU daerah yang diberhentikan. Pengangkatan kembali tersebut diatur dalam PKPU No 8/2019 yang telah diubah dengan PKPU No 4/2021 tentang Tata Kerja KPU.

Politik & Hukum ·

1 April 2022 · 13:37 WIB

Lima Aturan Turunan UU IKN Menjadi Prioritas

Pemerintah memprioritaskan lima aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara selesai dalam dua bulan setelah UU IKN diundangkan. Aturan itu mengatur lebih detail lagi dari ibu kota Nusantara.

Hukum ·

8 Februari 2022 · 22:09 WIB

Pastikan Perbaikan UU Cipta Kerja Praktikkan Partisipasi Bermakna

Pengaturan mengenai pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan menjadi salah satu poin dalam revisi UU PPP yang disepakati menjadi RUU inisiatif DPR, Selasa (8/2/2022).

Politik & Hukum ·

8 Februari 2022 · 17:53 WIB

Ujian Bertubi-tubi Menerjang Ridwan Kamil dan Karier Politiknya

perundang-undangan

Koalisi PRT Berharap RUU PPRT Disahkan Sebelum Tahapan Pemilu

Tanpa Ketentuan ”Illicit Enrichment”, LHKPN Hanya Jadi Pekerjaan Administratif

Pembahasan RUU Kesehatan Harus Berfokus pada Kepentingan Masyarakat

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Sarat Kepentingan Politik

Kewenangan OJK sebagai Penyidik Tunggal Jasa Keuangan Buka Celah Penyelewengan

Peraturan Menteri Melemahkan Peran Legislasi Presiden

Revisi UU PPP Bukan ”Jalan Tol” untuk Legitimasi Omnibus Law

Sudah Diberhentikan, Anggota KPU Daerah Bisa Kembali Diangkat Sepanjang...

Lima Aturan Turunan UU IKN Menjadi Prioritas

Pastikan Perbaikan UU Cipta Kerja Praktikkan Partisipasi Bermakna

Produk

Bisnis

Tentang

Lainnya