Kepengurusan Danantara diklaim bebas dari kepentingan politik. Namun, pasar masih menunggu realisasi janji dan komitmen tersebut.

Dugaan korupsi Rp 150 miliar di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menunjukkan belum sepenuhnya transparan dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah menilai skor SDGs yang turun disebabkan oleh kurangnya informasi masyarakat atas capaian SDGs Indonesia.

Ada komponen dana kampanye yang dilaporkan menghabiskan Rp 0 alias tanpa biaya sama sekali! Selayaknya dipertanyakan.

Alih-alih membuka tabulasi suara Sirekap, KPU malah menyarankan publik memantau lewat media sosial KPU daerah.

Sekitar 30 persen caleg DPR RI tidak membuka daftar riwayat hidupnya. Ini preseden buruk bagi keterbukaan informasi.

DPR masih menunggu surat presiden terkait RUU Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik untuk kemudian dibahas. RUU tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertekad membudayakan birokrasinya menjadi semakin inovatif. Nilai-nilai profesional, akuntabel, sinergi, dan transparan pun mesti terimplementasi di lapangan.