Motifnya adalah untuk menguasai ruang laut. Temuan ini agar jadi bekal bagi aparat penegak hukum mengusut kasusnya hingga tuntas.

KKP menegaskan pemasangan pagar laut di Tangerang melanggar hukum, mengganggu 3.888 nelayan, dan merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Pembongkaran pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang seakan menjadi kemenangan bagi nelayan yang selama ini ”terjajah”. Pemerintah diharapkan tegas. 

Kementerian ATR/BPN telah memeriksa beberapa bidang yang ada di area pagar laut berdiri. Hasilnya, beberapa sertifikat cacat hukum. Oknum yang terlibat diperiksa.  

Dari polemik pagar laut tergambar nyata bahwa miskoordinasi dan egosektoral lembaga pemerintah masih ada. Situasi ini dinilai berbahaya dan warga menjadi korbannya.

Jika tidak ada yang membongkar, KKP dan TNI AL akan mengambil tindakan.

Status hukum sertifikat-sertifikat itu hilang sebab bertentangan dengan PP No 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Pendaftaran Tanah.

Nelayan di pesisir Kabupaten Tangerang mendesak pembongkaran pagar laut dipercepat. Mereka berharap akses mereka melaut segera kembali terbuka.