Lembaga Pengelola Transportasi untuk Kikis Ketimpangan Jabodetabek

Tidak senapas dalam kebijakan transportasi menimbulkan ketimpangan layanan angkutan umum antara Jakarta dan Bodetabek.

FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Diskusi publik Urban Transport Discussion #31: ”Integrasi Kelembagaan, Solusi Karut-marut Transportasi Jabodetabek?” diselenggarakan oleh ITDP Indonesia di Jakarta, Rabu (20/3/2024) sore.

JAKARTA, KOMPAS — Studi terbaru Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP Indonesia menunjukkan kebutuhan adanya satu lembaga pengelola transportasi di Jabodetabek. Lembaga ini harus kuat dalam pelbagai sisi, yaitu kebijakan, anggaran, dan implementasi di lapangan.

Studi terbaru ITDP ini dilakukan bersama UK Partnering for Accelerated Climate Transitions. Hasilnya dipublikasikan pada Rabu (20/3/2024) dalam Urban Transport Discussion #31: ”Integrasi Kelembagaan, Solusi Karut-marut Transportasi Jabodetabek?”, bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Transjakarta, ahli, dan pengguna transportasi.