Menurut rencana, peta lipat ini tersedia di stasiun dan halte agar dapat diambil secara gratis oleh warga.

Kurangnya komitmen pemda dan mahalnya biaya armada jadi kendala penyediaan bus listrik. Intervensi sangat diperlukan.

Tidak senapas dalam kebijakan transportasi menimbulkan ketimpangan layanan angkutan umum antara Jakarta dan Bodetabek.

Polemik lajur sepeda terus berlanjut hingga Bike to Work melaporkan dugaan malaadministrasi ke Ombudsman Jakarta.

Masyarakat pengguna kereta rel listrik mendesak pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan publik dalam polemik rencana impor 29 rangkaian kereta dari Jepang. PT KCI juga didesak memperbaiki rencana peremajaan armada.

Revitalisasi trotoar diharapkan mengakomodasi semua orang, termasuk kelompok rentan atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Guna mendorong lebih banyak warga menggunakan angkutan umum, perlu ada perencanaan sistem angkutan umum yang terintegrasi, mulai dari ”first miles” hingga ”last miles”, lalu tarif dan sistem informasi juga terintegrasi.

Tidak hanya diminta memberikan komitmen anggaran untuk transportasi publik, pemda juga diminta untuk memberikan prioritas kepada angkutan umum di ruang jalanan metropolitan.