Presiden terpilih Prabowo Subianto menyangkal kemenangannya pada Pilpres 2024 dipengaruhi politisasi bantuan sosial.

Calon presiden terpilih Prabowo Subianto menganggap politisasi bansos sebagai tuduhan egois karena tak terbukti.

Bantuan sosial tanpa pemberdayaan bisa mengakibatkan ”candu” bagi masyarakat, lalu terus-menerus membebani negara.

Data penerima bansos kini wajib melalui musyawarah desa sebelum didaftarkan untuk dicairkan oleh Kementerian Sosial.

Politisasi bansos dikhawatirkan berimplikasi buruk pada penyelenggaraan Pilkada 2024.

Pascaputusan MK, dikhawatirkan metode politisasi bansos dan politisasi aparat terulang pada pilkada November mendatang.

Putusan MK terkait perselisihan pilpres sisakan sejumlah catatan yang harus diperbaiki aturannya agar tak terulang lagi.

MK menyatakan tidak dapat mengungkap niat lain penyaluran bansos di luar tujuan program perlindungan sosial.