Hak-hak ekosob adalah hak dasar, bukan hadiah dari pemerintah karena rasa kasihan. Maka, solusi bagi kemiskinan bukan sekadar bansos.

Bantuan ini disalurkan demi memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi, khususnya di masa darurat bencana.

Integrasi data penduduk mendorong terciptanya sistem tunggal kependudukan sehingga tidak ada lagi kartu tanda penduduk ganda dan KTP nonaktif.

Awalnya anggaran Kemensos untuk 2025 disepakati senilai Rp 79,6 triliun. Kini, anggaran Kemensos berkurang menjadi Rp 78,2 triliun.

Tak hanya melanjutkan bantuan sosial, pemerintah mulai melaksanakan program Makan Bergizi Gratis. Selain dirasakan manfaatnya, program populis ini punya dua sisi.   

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Masyarakat perlu proaktif  melaporkan atau menyanggah data.

Tragedi ini mencerminkan rasa putus asa warga Nigeria terhadap krisis biaya hidup terburuk selama satu generasi terakhir.

Indonesia, dalam pemerintahan demokrasi, menjadi lahan subur tumbuhnya kejahatan otoritatif. Demokrasi berbalik maknanya sebagai kebebasan berekspresi secara naif.