Nasib pekerja rumah tangga hingga kini terus digantung. Lebih dari 20 tahun proses legislasi RUU Perlindungan PRT digantung DPR.

RUU PPRT terkatung-katung hampir 20 tahun. Hingga akan berakhir masa jabatannya, DPR tak kunjung mengesahkan UU PPRT.

Perjuangan pekerja rumah tangga mendapat pengakuan tak kunjung berujung. Mereka terus mengetuk hati Puan Maharani.

Peringatan Hari PRT Internasional 2024, menjadi momentum untuk mendesak pengesahan UU PPRT.

Perjuangan pekerja rumah tangga mendapat payung hukum tak kunjung berujung. DPR belum mengesahkan RUU PPRT menjadi UU.

Diragukan kompetensinya untuk duduk di DPR harus dihadapi Jumiyem, caleg DPR dari kalangan pekerja rumah tangga ini.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berulang kali berhenti proses legislasinya. Pengesahannya dinantikan para PRT.

Para pekerja rumah tangga (PRT) melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes akibat RUU PPRT tidak kunjung disahkan menjadi undang-undang. Aksi ini dilakukan di enam kota di Indonesia.