Lembaga Kemanusiaan Kejar Akuntabilitas
Kasus dugaan penyelewengan dana sosial oleh salah satu lembaga kemanusiaan di Indonesia menjadi momentum refleksi. Peningkatan akuntabilitas lembaga dan edukasi kepada warga penyumbang menjadi pekerjaan rumah saat ini.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F05%2F17%2F52a0b118-ad31-48e1-9042-f2ad7d797c2b_jpg.jpg){kind=logo}
Warga membagikan paket bahan makanan kepada yang membutuhkan di kawasan Kampung Gaga, Larangan Selatan, Kota Tangerang, Banten, Minggu (17/5/2020). Bahan makanan yang dibagikan tersebut merupakan sumbangan dari warga perumahan Cluster Puri Permata untuk warga sekitar yang membutuhkan di tengah pandemi Covid-19.
JAKARTA, KOMPAS – Berbagai lembaga kemanusiaan menyusun aturan, pedoman, hingga kode etik internal untuk menjaga akuntabilitas lembaga. Di sisi lain, pemerintah didorong memperkuat regulasi penyelenggaraan sumbangan yang sesuai perubahan zaman. Ini penting mengingat tingkat kedermawanan di Indonesia tinggi.
Hal itu mengemuka pada diskusi daring berjudul ”Kisi-kisi Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil: Suatu Kaca Benggala ke Depan”, Rabu (20/7/2022). Diskusi melibatkan Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI), Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Forum Zakat, Filantropi Indonesia, Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Sekretariat Jaringan Antar-Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Sejajar), serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).