Satu Dekade Rezim Jokowi, APBN ”Tersandera” Bansos
Menempatkan bansos sebagai strategi sentral pengentasan kemiskinan jelas keliru. APBN ”tersandera”, rakyat tetap miskin.
Presiden Joko Widodo membagikan bantuan modal kerja dan BLT minyak goreng di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Rabu (6/7/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Ketergantungan Indonesia terhadap bantuan sosial dalam beberapa tahun terakhir ini semakin kuat. Meski angka kemiskinan terus turun pascapandemi, anggaran bansos justru meningkat, bahkan melonjak jelang pemilu. Perspektif mengenai bansos perlu diluruskan agar APBN tidak terus-menerus ”tersandera” dan rakyat terlena.
Menurut data Kementerian Keuangan, belanja bansos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, anggaran bansos masih sebesar Rp 97,06 triliun. Angka itu kemudian meningkat pada puncak pandemi menjadi Rp 125,06 triliun (2020) dan Rp 156,44 triliun (2021).