Disebut sebagai alat kontrol kekuasaan karena anggaran dapat digunakan untuk memperkuat loyalitas para loyalis.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan retret kepala daerah akan menjadi ajang daerah berdialog interaktif, bukan dialog satu arah dari pusat ke daerah.

APBN 2025 resmi disahkan melalui proses transisi yang mulus. Namun, dampaknya untuk menstimulasi ekonomi dinilai minim.

Rincian penggunaan anggaran kementerian/lembaga masih bisa berubah di kemudian hari meski RAPBN 2025 sudah disepakati.

Pemerintah kembali menggeser-geser anggaran untuk Prabowo. Anggaran cadangan juga disiapkan untuk kementerian baru.

Program ”titipan” Prabowo menambah kebutuhan belanja Rp 117,87 triliun dalam Rancangan APBN 2025.

Program Makan Bergizi Gratis tidak akan mengganggu dana pendidikan rutin lainnya, seperti gaji guru dan dana BOS.

Hampir seperempat dari belanja pemerintah pusat di APBN akan terpakai untuk mencicil bunga utang.