Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD yang tidak efisien.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai, permintaan tambahan anggaran berpotensi semakin membebani APBN.

Pemerintah tengah mempersiapkan aturan yang akan menjadi payung hukum Danantara. Lembaga tersebut nantinya akan menjadi mesin penarik utang di luar APBN.

Program-program Presiden Prabowo butuh modal besar. Sementara kas negara sedang tekor. Solusi cepat pun dicari.

Inefisiensi anggaran perlu diatasi. Tak hanya itu, alokasi anggaran harus betul-betul menyentuh rakyat.

Badan Pendanaan pariwisata, baik bentukan pemerintah maupun swasta dipertanyakan sejumlah pihak. Pengurangan pajak yang mestinya diperjuangkan.

Menteri HAM Natalius Pigai mengaku siapkan 200 program untuk dikerjakan. Satu programnya saja butuh Rp 8,3 triliun. Pigai mengaku bisa buat 1.000 program lagi.

Ruang politik Presiden Prabowo untuk mereformasi kebijakan subsidi energi adalah pada dua tahun pertama pemerintahan.