APBN mesti sehat untuk menjadi bagian dari solusi, bukan malah jadi sumber masalah. Kualitas adalah alat ukurnya.

Bagi Sri Mulyani, mengelola fiskal adalah kombinasi seni dan disiplin untuk terus memberikan hasil makin berkualitas.

Penggunaan dana desa yang tepat dan terarah diperlukan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa.

Agar ekonomi domestik kembali menggeliat, tidak cukup hanya dengan jamu manis BI. Kebijakan pemerintah juga dibutuhkan.

Kondisi keuangan negara semakin sulit. Tidak ada ruang untuk menoleransi penyalahgunaan dan inefisiensi anggaran.

Banggar DPR mengusulkan agar pemerintah bisa menambah anggaran sebesar Rp 598,9 triliun dalam RAPBN 2025.

Dalam beberapa waktu terakhir, sentimen negatif terhadap ekonomi RI menguat dikaitkan dengan rencana utang rezim baru.

Menempatkan bansos sebagai strategi sentral pengentasan kemiskinan jelas keliru. APBN ”tersandera”, rakyat tetap miskin.