Selain regulasi Indonesia yang perlu pembaruan, pemerintah belum memiliki peta jalan industri digital yang terarah.

Kemenkominfo memiliki peran strategis dalam implementasi pelaksanaan transformasi digital nasional.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kewajiban registrasi SIM ”card” justru menciptakan banyak permasalahan.

Tarif layanan transportasi berbasis aplikasi tergantung dari algoritma, bukan hasil perundingan kedua belah pihak.

RAPBN 2025 antara lain mengalokasikan anggaran operasional Satria-1 dan penyediaan akses internet.

Dalam dua bulan terakhir, dua pejabat eselon I di Kemenkominfo menyatakan mundur.

Gurita ”cybersex” seakan sudah menjerat setiap lini masyarakat. Risiko degradasi moral pun menyeruak.

Potensi perputaran aliran dana judol hampir mencapai 27 persen belanja dalam APBN 2024.