Ruang Fiskal Menyempit, Belanja Negara Diarahkan ke Dalam

Di saat krisis, APBN harus memainkan peran yang efektif sebagai peredam guncangan (shock absorber). Salah satu caranya adalah mendorong penyerapan produk dalam negeri lewat belanja barang dan jasa pemerintah.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto (kanan) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Pada kesempatan itu Presiden meminta kepada LKPP untuk tidak mempersulit masuknya produk dalam negeri pada katalog barang jasa.

JAKARTA, KOMPAS – Kondisi fiskal yang terbatas perlu dimaksimalkan untuk menggerakkan perekonomian domestik dan menjaga resiliensi Indonesia di ambang resesi global. Untuk itu, belanja pemerintah harus lebih tajam diarahkan ke dalam negeri untuk menggerakkan sektor riil. Instansi yang realisasi penyerapan produk lokalnya rendah bakal diganjar sanksi.

Di saat krisis, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memainkan peran yang efektif sebagai peredam guncangan (shock absorber). Apalagi, ketika ruang fiskal semakin menyempit akibat menurunnya potensi penerimaan negara dan kembalinya defisit APBN di bawah 3 persen. Setiap peser kas negara perlu dibelanjakan secara berhati-hati.