Pemerintah Dinilai Kurang Berpihak kepada Nelayan Kecil
Nelayan kecil yang bertahun-tahun mencari ikan dengan peralatan seadanya bakal makin terpinggirkan dengan adanya kebijakan sistem kontrak penangkapan ikan.
Aksi penolakan terhadap rencana penerapan sistem kontrak penangkapan ikan di Laut Aru dan Laut Arafura. Aksi itu berlangsung di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Selasa (15/3/2022).
DOBO, KOMPAS — Kebijakan sistem kontrak penangkapan ikan dinilai hanya akan menguntungkan pemodal dan korporasi besar. Nelayan kecil yang bertahun-tahun mencari ikan dengan peralatan seadanya bakal makin terpinggirkan dengan adanya kebijakan tersebut. Tak heran, pemerintah dinilai kurang berpihak kepada nelayan kecil dan lebih mementingkan korporasi perikanan besar.
Jumain (41), nelayan asal Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, pada Senin (28/3/2022), mengatakan, selama belasan tahun menjadi nelayan, ia belum mampu membeli perahu motor. Perahu motor yang digunakan selama ini milik orang lain dengan perjanjian bagi hasil setelah dikurangi ongkos. Menggunakan perahu kecil berukuran sekitar 1,5 gros ton dengan mesin gantung 15 tenaga kuda (PK), Jumain harus menjelajah hingga 30 mil laut ( sekitar 56 kilometer) di tengah Laut Aru. Sebab, semakin jauh ke tengah laut, peluang mendapatkan ikan semakin besar. Ia pemancing ikan pelagis, seperti tuna dan cakalang, juga ikan karang, seperti kakap dan kerapu. ”Biasanya melaut paling lama satu hari satu malam itu bisa dapat paling banyak Rp 1,6 juta. Biaya untuk bahan bakar dan ongkos orang jual sekitar Rp 800.000, jadi bersih Rp 800.000. Setelah itu bagi dua, jadi saya hanya dapat Rp 400.000. Kadang hasilnya di bawah itu,” ujarnya.