Di tengah peringatan Hari Nelayan Nasional, Rabu (6/4/2022), yang banyak terdengar dari para nelayan masih dominan keluh kesah dan ratapan.

Nelayan menghadapi polemik terkait kebijakan baru pengenaan tarif PNBP dan rencana memberikan kuota wilayah tangkap di laut. Publik berdiri bersama nelayan, berharap pemerintah lebih berpihak bagi nelayan kecil.

Upaya menggali potensi kekayaan laut Nusantara sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Ragam kebijakan yang dijalankan ini juga bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan nelayan yang masih terpinggirkan.

Nelayan kecil, khususnya 0-10 gros ton, mengalami sejumlah kesulitan, mulai dari minimnya alat tangkap, armada, hingga gangguan dari penangkapan destruktif.

Kehidupan nelayan belum beranjak lebih baik. Kesejahteraan nelayan masih menjadi pekerjaan rumah. Profesi ini pun banyak ditinggalkan generasi penerusnya.

Risiko kecelakaan laut, alat tangkap tidak ramah lingkungan, hingga perubahan iklim menjadi kendala yang dihadapi nelayan kecil. Kebijakan pemerintah yang berpihak dibutuhkan untuk meringankan beban mereka.

Nelayan kecil yang bertahun-tahun mencari ikan dengan peralatan seadanya bakal makin terpinggirkan dengan adanya kebijakan sistem kontrak penangkapan ikan.

Masyarakat pesisir di Natuna menilai rencana pemerintah memberikan kontrak penangkapan ikan kepada korporasi dan investor asing tidak berpihak kepada rakyat kecil dan bakal semakin meminggirkan nelayan tradisional.