Perumusan Kebijakan Dinilai Minim Dialog
Perumusan kebijakan pendidikan nasional dinilai tidak memperhatikan realitas kebutuhan sampai ke tingkat daerah.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2F64f18893-5b60-4e6a-b188-7d4064df5bab_JPG.jpg){kind=logo}
Suasana ruang kelas di SD Negeri Karet Tengsin 15 pada Jumat (18/12/2020). Bangku-bangku diberi tanda supaya siswa dapat duduk secara berjarak
JAKARTA, KOMPAS - Kebijakan pendidikan nasional sepanjang 2020 dinilai tak dibangun dengan dialog lintas kementerian dan lembaga sampai ke tingkat daerah. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan layanan pendidikan membesar.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anggi Afriansyah di sela - sela diskusi publik "Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2020" yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dan Vox Point, Minggu (27/12/2020), di Jakarta, mencontohkan pengalaman pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat pandemi Covid-19.